Mamuju, 15 Nopember 2023. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Pangan Daerah. Rabu 15 Nopember 2023 di Hotel “D’ Maleo Mamuju.

Kegiatan Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi Pangan Daerah diikuti oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten se-Sulawesi Barat, Tim TPID Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Satgas Pangan Polri Sulbar, Pimpinan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bulog Se-Sulawesi Barat.

 

Dalam laporannya Kadis Ketahanan Pangan Prov. Sulbar Bapak Ir. H. Abd. Waris Bestari, M.Si menyampaikan 4 point penting Kegiatan ini  dilaksanakan yang pertama  Menganalisis Data Inflasi, dimana Kita perlu memahami secara mendalam apa yang telah menyebabkan peningkatan tingkat inflasi. Yang kedua Koordinasi Antara Stakeholder dimana dalam menghadapi masalah inflasi, perlu adanya koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat. Kita harus berdiskusi tentang langkah-langkah konkret yang bisa diambil bersama untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga Mengidentifikasi Solusi Bersama-sama cari solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengendalikan inflasi. dan yang keempat Melakukukan Komunikasi secara efektif melalui edukasi kepada masyarakat agar menjadi bagian penting dalam mengatasi inflasi. Kita perlu menjelaskan kepada mereka bagaimana inflasi dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana mereka dapat mengelolanya salah satunya dengan menggalakkan Gerakan Stop Boros Pangan dan Gerakan Belanja Bijak.

 

Rakor Pengendalian Inflasi Pangan Daerah dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Drs. H. Herdin Ismail, MM. dalam arahannya mengatakan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Sulawesi Barat. berdasarkan data publikasi yang telah di keluarkan Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat terkait angka Inflasi, menunjukan Provinsi Sulawesi Barat selama 3 (tiga) bulan terakhir, capaian angka inflasi year on year telah sesuai dengan Target Nasional dengan rentang target 3 % ± 1 % (Max 4 %, min 2 %) yaitu pada bulan Agustus 2,20 %, September 1,19 % dan bulan Oktober 2.92 %.

Hal ini patut kita syukuri dan menjadi sebuah tantangan kepada seluruh unsur Pemerintahan Sulawesi Barat agar kondisi inflasi di daerah kita tetap terkendali hal ini ditandai dengan Pemberian Penghargaan Kepada Kabupeten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat Oleh Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan berupa pemberian Dana Intensif Fiskal sebagai apresiasi atas keberhasilan dalam mengendalikan Inflasi daerah khususnya pada komoditas Volatile Food (Pangan Bergejolak) dapat terkendali dan hal tersebut terjadi karena adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.

Lanjut dalam arahannya beliu berpesan beberapa hal dalam pengendalian inflasi daerah, adalah :  Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah; Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah; Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan melaksanakan Gerakan Pangan Murah; Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Rakor Pengendalian Inflasi Pangan Daerah dilanjutkan diskusi panel yang menghadirkan Narasumber dari Kepala Badan Pusat Statistik Prov.Sulbar, Bank Indonesia Prov. Sulbar, Satgas Pangan Polri Sulbar, Bupati Kabupaten Mamuju yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju dan Badan Pangan Nasional.

 

Pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan penghargaan  Kepada Badan Pusat Statistik Prov.Sulbar, Bulog Prov.Sulbar, Bank Indonesia Prov. Sulbar dan Pabrik Beras Nurmadinah atas kinerjanya dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Sulawesi Barat.