Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Sumber Daya Pangan melaksanakan Kegiatan Pembentukkan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Tahun 2024 berdasarkan 9 (sembilan) indikator. Kegiatan tersebut berlangsung, (Selasa, 28 / Mei / 2024), di Aula Pertemuan  Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat.

 

Pertemuan tersebut merupakan langkah nyata dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Sulbar bersama sejumlah Dinas terkait lainnya. Masing – Masing seperti ; Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Komonikasi, Informasi dan Persandian  (Diskominfo), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Bulog  dan Pejabat Fungsional beserta Staf Dinas Ketahanan Pangan Provinsi  Sulawesi Barat.

 

Menurut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Ir, H Waris Bestari, M, Si, Pembentukkan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Tahun 2024 berdasarkan 9 indikator,  ini didasarkan pada  PP No. 17 / Tahun 2015, Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 10 Tahun 2022 Tentang, Tata Cata Penyusunan Peta Ketahanan, dan Kerentanan Pangan.

 

“Selain itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Ir, H Waris Bestari, M, Si menekankan, Ada 9 (Sembilan) Indikator mengenai Ketersediaan Data  dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari  ;  Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Sumber Data ; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  Peternakan, BPS), Data Stok Pangan dan Bantuan Pangan (Bulog), Persentase penduduk miskin (Sumber Data; P3KE Bapperida), persentase Rumah Tangga tanpa akses Listrik (Sumber Data; P3KE Bapperida), persentase Rumah Tangga tanpa air bersih (Sumber Data; P3KE Bapperida), Persentase RT dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% dari total pengeluaran (SAE BPS), Rata-rata lama sekolah Perempuan diatas 15 tahun (SAE BPS), Rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan (Dinkes, BPS), Persentase Balita Stunting (Dinkes), Angka Kesakitan (Dinkes), Jumlah Penduduk (Dukcapil), Kepadatan Penduduk (Dukcapil, BPS), serta data-data pendukung dari lintas sektor (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik Daerah).,“ jelasnya.   

 

Lanjut, Ir. H. Waris Bestari, M.Si, mengemukakan bahwa dengan adanya kolaborasi dan sineritas lintas sektor maka upaya mewujudkan informasi data yang valid dan akurat guna memenuhi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat.

 

“ Sementara itu Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Sumber Daya Pangan Sofiawati Sofyan, SP, M.Kes mengatakan FSVA menjadi sangat penting karena dijadikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Pembangunan Pangan Daerah. Informasi yang update, komprehensif, dan berkualitas terkait ketahanan dan kerentanan pangan serta kondisi masyarakat rawan pangan sangat diperlukan sebagai instrument perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pangan level pusat maupun daerah, “Tegasnya.