Mamuju, 02 Nopember 2023. Bertempat di Ruang Rapat Balitbanda Provinsi Sulawesi Barat Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Aksi Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Krisis Pangan Provinsi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov Sulawesi Barat, Bapak Ir. H. Abd.Waris Bestari, M.Si. Adapun tujuan Kegiatan ini adalah untuk Mensosialisasikan Perbadan Badan Pangan Nasional No 19 Tahun 2023 terkait Aksi kesiapsiagaan dan Penananggulangan Krisis Pangan Provinsi. Kegiatan ini di ikuti oleh BAPPEDA Prov. Sulbar, BMKG Prov. Sulbar, BPBD Prov.Sulbar, Dinas Perikanan Prov. Sulbar, Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulbar, Perum Bulog Cabang Mamuju, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju dan Staf Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar.

 

Dalam arahannya Bapak Kepala dinas mengatakan bahwa Secara global, hampir seluruh negara sedang dihadapkan pada Krisis dan ketidakpastian baik energi, pangan, dan keuangan.

Secara nasional, Indonesia dihadapkan pada isu perubahan iklim ekstrim seperti El-Nino. Beberapa daerah menghadapi kekeringan yang berdampak pada penurunan produksi pangan, yang tentunya juga harus diwaspadai sebagai pemicu terjadinya kerawanan dan krisis pangan.

Lanjut Kadis, Dalam rangka antisipasi krisis pangan dimaksud, sebagaimana diamanatkan dalam UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Peraturan ini mengatur Tata Cara Pelaksanaan dan Rincian Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan serta Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Dengan adanya Peraturan Badan Pangan Nasional No. 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan tersebut pemerintah Daerah baik itu tingkat Provinsi dan Kabupaten agar dapat  mulai dapat mensosialisasikan perbadan tersebut sehingga dapat di ketahui oleh stake holder yang lain sehingga kolabarasi dan kesiapsiagaan Krisis pangan dapat terwujud.

Sinergi, kolaborasi dan dukungan dari pemerintah Daerah sangat kami harapkan untuk dapat melaksanakan instrumen kesiapsiagaan krisis pangan sehingga kita dapat antisipasi potensi dan dampak krisis pangan secara lebih dini.

Dalam Rapat koordinasi ini dilanjutkan diskusi panel yang menghadirkan Narasumber Kepala BAPPEDA Prov. Sulbar,  BMKG Prov. Sulbar , Perum Bulog Cabang Mamuju dan BPBD Prov.Sulbar.